7 Fraksi DPRD Kabgor Setujui Tindaklanjut Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2017 - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

7 Fraksi DPRD Kabgor Setujui Tindaklanjut Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2017

LIMBOTO (REPUBLIKPOS) – Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan landasan utama bagi berkembangnya suatu daerah, olehnya penting untuk memperhatikan potensi sumber daya pendapatan serta memprioritaskan sektor penggunaan belanja daerah, sehingga hal ini bisa kita jadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan dikemudian hari. Hal ini diungkapkan Aleg Asni Menu dalam pandangan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam paripurna tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, Senin (02/07/2018).

Asni mengatakan, secara umum fraksi PDIP menilai pelaksanaan APBD selama tahun anggaran 2017 telah terlaksana dengan baik, sebagaimana disampaikan Bupati Gorontalo, bahwa capaian pendapatan belanja daerah telah terakomodir dengan baik, baik dari reflector kinerja makro perekonomian daerah, arah kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD. “Olehnya fraksi PDIP sangat mengapresiasi kinerja dan kebijakan pemerintah daerah yang telah bekerja dengan baik, hal ini juga dapat dilihat dari hasil penilaian BPK-RI yang memberikan opini WTP untuk laporan keuangan Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2017,” jelas Asni.

Aleg dua periode ini menambahkan, atas nama fraksi, ada beberapa hal yang diharapkan terkait dengan ranperda ini, yakni kedepan projeksi pemanfaatan APBD lebih ditingkatkan dengan memperhatikan berbagai sektor dan sumber daya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mansyur Makalaw mewakili fraksi PPP yang mengapresiasi atas apa yang didapatkan oleh pemerintah terkait penggunaan dan pengelolaan keuangan di tahun 2017 kemarin.

“Dimana dengan pencapaian mempertahankan WTP dan juga peningkatan nilai dari C ke B terkait kinerja patut diapresiasi,” ungkap Mansyur.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Wahid Badu yang mewakili fraksi Golkar, dimana menurut Wahid, yang teramat penting menjadi tantangaan pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas. “Artinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo harus mampu menyerap tenaga kerja, sehingga bisa berdampak pada penurunan angka pengangguran dan secara otomatis akan menurunkan angka kemiskinan,” ungkap Wahid.

Aleg dapil Boliyohuto ini menambahkan, saat ini dan kedepan kita akan diperhadapkan dengan bonus demografi, dimana usia penduduk didominasi oleh usia produktif yakni, 15 s/d 64 tahun, dimana kelompok usia ini bisa menjadi potensi yang menggembirakan dan bisa mungkin menjadi potensi yang menyengsarakan dalam arti membenahi daerah, karena berpeluang besar generasi diusia ini tidak berkualitas, malas hingga menjadi kelompok pengangguran.

“Untuk itu pemerintah harus lebih fokus dalam memperhatikan aspek ini, melalui upaya memperhatikan program-program anti kemiskinan dan pengangguran yang bermuara pada penciptaan lapangan kerja baru,” tandas Wahid.

PENULIS: Even Makanoneng

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top