Dinilai Tidak Transparan, Panitia Lelang di Kabgor Diadukan ke DPR – REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Dinilai Tidak Transparan, Panitia Lelang di Kabgor Diadukan ke DPR

LIMBOTO, Republikpos.com – Panitia Lelang Tender di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gorontalo diadukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo oleh sejumlah kontraktor. Pengaduan ini terkait dengan dugaan main mata yang dilakukan oleh pihak panitia lelang dengan pemenang tender pada sejumlah proyek di Kabupaten Gorontalo.

Menanggapi aduan tersebut, Senin (25/6), Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan kontraktor dan ULP Kabupaten Gorontalo.

Pada RDP tersebut, para kontraktor melayangkan protes mereka terhadap panitia lelang karena dinilai telah melakukan kesalahan fatal dalam menetapkan pemenang tender. Pasalnya dokumen pihak pemenang tender yang ditetapkan oleh panitia lelang tersebut tidak sesuai dengan dokumen proyek yang dilelang. Pokja III dinilai telah salah menentukan pemenang pada paket pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan yakni paket Serayu, Mohiyolo 1, dan Molamahu.

Selain itu pula, jawaban panitia lelang terkait sanggahan yang dilayangkan oleh pihak kontraktor yang kalah tender juga dinilai mengada-ada. Salah satu kontraktor, yakni Ramli Mapo menuding bahwa jawaban pihak panitia tender soal pihak kontraktor tidak mengunggah sertifikat SMK3 sebagai salah satu persyaratan keikutsertaan dalam tender yang dimaksud, adalah bohong.

“Tudingan itu tidak benar, kenyataanya kami punya bukti dimana benar-benar mengunggah semua persyaratan yang diminta. Dan itu telah kami buktikan di RDP sebelumnya.” ujar Ramli.

Ramli menambahkan, jika pihaknya sangat yakin ada permainan antara pihak panitia tender dengan pemenang tender dalam proses lelang proyek Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan yakni paket Serayu, Mohiyolo 1, dan Molamahu.

“Kami tidak mengada-ada, yang kami inginkan kebenaran, dan perlu kami sampaikan dalam ULP terdapat oknum-oknum yang bisa di intervensi oleh OPD.” Ungkap Ramli

Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Hamzah Pakaya, yang ditemui usai RDP tersebut mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan waktu 3 (tiga) hari kepada pihak ULP untuk memberi penjelasan terkait aduan dari para kontraktor. “Langkah ini kami ambil karena ULP butuh evaluasi kembali, batas waktunya hanya tiga hari.” ujar Hamzah.

Dilain pihak, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, Heriyanto Kodai menuturkan, bahwa ada perbedaan pendapat antara Pokja dan penyedia terkait dengan administrasi penayangan. Hal ini, kata Heriyanto akan dikonsultasikan kembali pada pihak LPJK.

Heri juga membantah tudingan main mata yang dilayangkan oleh sejumlah kontraktor kepada pihaknya. “Terkait ada oknum yang bisa mengintervensi panitia itu tidak benar. Tudingan itu hanya menurut mereka. Kami tetap pada prosedur yang ada. Tanpa ada intervensi dari pihak manapun.” pungkas Heri.

REPORTER: Even Makanoneng

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top