Bappenas Bahas Rencana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Terkait Pengembangan RS Ainun Habibie – REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Bappenas Bahas Rencana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Terkait Pengembangan RS Ainun Habibie

JAKARTA, Republikpos.com – Menindak lanjuti usulan proyek pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo. Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) melalui Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun menggelar pertemuan bersama dengan pemerintah provinsi Gorontalo, dan DPRD Provinsi Gorontalo, Jum’at (22/6) di Kantor Bappenas, Jakarta.

Hadir pula pada pertemuan itu, serta sejumlah pihak yang berperan pada kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam pengembangan RSUD Ainun Habibie, seperti Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP, serta peserta lainnya.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Budi Sidiki, yang hadir pada pertemuan itu, memaparkan perihal rencana pengembangan RSUD Ainun Habibie melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Dimana dalam pembangunan rumah sakit ini akan dibiayai oleh investor.

“Dalam pengembangan RS Ainun Habibie nanti akan dibiayai oleh investor. Tapi untuk dapat terwujud jelas butuh persetujuan dari DPR.” ujar Budi saat dihubungi via selulernya.

Budi menambahkan, bahwa DPRD Provinsi Gorontalo merespon positif terkait rencana kerjasama dengan pihak badan usaha atau investor dalam pengembangan RSUD Ainun Habibie.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, bahwa dalam pola kerjasamanya nanti, pihak pemerintah daerah akan mencicil dana yang ditanamkan oleh investor dalam pengembangan RS Ainun Habibie, “Nantinya kami (Pemprov Gorontalo.red) akan mencicil dana yang ditanamkan oleh investor dalam pengembangan rumah sakit Ainun. Jadi selama masih dicicil, aset tersebut adalah milik investor. Setelah selesai masa pencicilan, baru aset tersebut diserahkan ke pemerintah daerah,” ungkap Dia.

Untuk itu, kata Budi, masih akan ada pertemuan lanjutan antara pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk membahas mengenai pola penanaman dan pembayaran dana kepada pihak investor terkait pengembangan RS Ainun. “Insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan lagi untuk mebahas pola kerjasama, baik itu penanaman modal, maupun pola pembayarannya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Djafar, dan Plh Sekda Provinsi Gorontalo, Anis Naki.(*)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top