PN Gorontalo Cabut SP3 Bupati Hamim PoU Atas Kasus Korupsi Bansos Bone Bolango - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

PN Gorontalo Cabut SP3 Bupati Hamim PoU Atas Kasus Korupsi Bansos Bone Bolango

GORONTALO, Republikpos.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, yang dipimpin oleh Majelis Hakim Erwinson Nababan SH. Senin (4/6) resmi memutuskan mengabulkan tuntutan yang dilayangkan oleh LSM Jaringan Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat (Jumper) Provinsi Gorontalo, terkait pencabutan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo terhadap kasus korupsi dana bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bone Bolango, yang melibatkan Bupati Bone Bolango Hamim PoU.

Zainudin Hasiru selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan JAMPER Provinsi Gorontalo yang ditemui setelah pembacaan putusan menjelaskan bahwa dengan diterima dan dikabulkannya gugatan praperadilan ini, menggambarkan bahwa prinsip persamaan hak di hadapan hukum terus dijaga oleh lembaga peradilan, juga termasuk azas kepastian hukumnya.

Sebelumnya kata Zainudin bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi dana Bansos APBD Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang disidik oleh pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo maupun Kejaksaan Negeri Suwawa pada tahun 2015, telah ditetapkan tersangka sebanyak 3 (tiga) orang, yakni Yuldiawaty Kadir selaku Bendahara Bansos, Slamet Wiyardi selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DDPKAD) Kabupaten Bone Bolango, Hamim PoU selaku Plt Bupati Bone Bolango kala itu.

Dari penetapan tersangka ini, kata Zainuddin, terhadap dua tersangka masing-masing Yuldiawaty dan Slamet dilakukan penuntutan di Pengadilan Tipikor Gorontalo, keduanya kemudian dinyatakan bebas. Atas putusan bebas kedua tersangka, Jaksa kemudian melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang pada putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan jaksa dan terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda. Yang ironisnya tersangka lainnya yakni Hamim PoU oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo justru diterbitkan SP3.

“Inikan bentuk penzoliman yang sebenarnya. Seharunya pada dua terpidana yang saat ini menjalani putusan MA juga harus diterbitkan SP3. Kalaupun sudah pada tahapan penuntutan di Tingkat Pengadilan maupun MA, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), dengan begitu a quality before the law benar-benar dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan.” Tuturnya Zainuddin Hasiru.

Zainuddin berharap dengan adanya putusan pencabutan SP3 atas kasus korupsi dana bantuan sosial terhadap Bupati Hamim PoU, perkara ini haruslah dilanjutkan kembali. “Hal ini semata mata untuk memenuhi asas kepastian hukum serta membuktikan bersalah atau tidaknya perbuatan yang bersangkutan dihadapan hakim,” tandasnya.(fr)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top