Serius Cegah Korupsi, PJS Bupati Gorut Tanda Tangani Kerjasama APIP dan APH – REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Serius Cegah Korupsi, PJS Bupati Gorut Tanda Tangani Kerjasama APIP dan APH

GORUT, Republikpos.com – Menindaklanjuti perjanjian Kerjasama antara Gubernur Gorontalo, Kejati Gorontalo, dan Kapolda Gorontalo perihal penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada hari Selasa (15/5), di ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, dilaksanakan acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan seluruh Kepala Daerah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) se-Provinsi Gorontalo.

Penandatanganan kerjasama (PKS) tersebut disaksikan oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, Kepala Kejaksaan Tinggi Firdaus Dawilmar, Irwasda Polda Gorontalo Kombes Pol. Agus Supriyanto, dan Penjabat Sekda Provinsi Gorontalo Anis Naki.

Penjabat Sementara Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Drs. Abdul Haris Hadju, MM usai menghadiri kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah daerah Gorut sangat mendukung sepenuhnya PKS antara APIP dengan APH dilingkungan Pemda Gorut guna mencegah terjadinya penyelewengan pelaksanaan Pemerintahan daerah dan tindak korupsi.

“ Ya, selaku pemerintah daerah Kabupaten sangat mendukung sepenuhnya apa yang menjadi harapan pemerintah Provinsi melalui kegiatan penandatanganan kerjasama antar APIP dan APH khususnya dilingkup Kabupaten Gorut guna meningkatkan sinergitas antar ketiga lembaga tersebut dalam mengawal pembangunan daerah,” ungkap Pjs Bupati Gorut.

Loading...

Lebih lanjut, Haris menjelaskan di dalam Perjanjian kerjasama tersebut lebih ditekankan pada koordinasi, penanganan pengaduan dan fungsi kewenangan masing-masing secara profesional.

” Setiap tindakan yang mengarah pada Korupsi dan pengaduan masyarakat akan dikoordinasikan dengan APIP dan APH untuk ditindak lanjuti. Jika indikasinya tindak korupsi yang mengarah pada kerugian negara, tentunya diserahkan pada APH. Jika hanya terdapat tindak pelanggaran administrasi ataupun menyalahi aturan pemerintahan yang mengakibatkan kerugian daerah, APIP akan menindaklanjutinya secara internal. Seperti contoh pada persoalan kerugian daerah yang diakibatkan oleh aparat pemerintahan akan ditindaklanjuti melalui Sidang MP-TGR secara internal. Disitulah fungsi Kerjasama PKS yakni koordinasi antara lembaga APIP dan APH.” ujar Haris Hadju

” Pak Wagub Idris Rahim juga menegaskan bahwa kerjasama ini dibuat bukan untuk melindungi Koruptor”, lugas Haris Hadju.

Sehingganya, dengan kerjasama ini diharapkan aparat dapat lebih memahami tugas dan fungsi masing-masing guna terhindar dari tindakan korupsi, operasi tangkap tangan (OTT), maupun penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan.(*)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top