Gegara Pembebasan Lahan, Anggaran Raskin Bergeser - REPUBLIKPOS.COM
Daerah

Gegara Pembebasan Lahan, Anggaran Raskin Bergeser

GORUT, Republikpos – Dana untuk masyarakat miskin untuk kepentingan pemenuhan beras miskin (Raskin) bakal digeser untuk memenuhi program pemerintah lainnya dalam hal pembayaran pembebasan lahan Puskesmas Molingkapoto.

Hal tersebut sebagaimana yang terungkap dalam pembahasan pergeseran anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Senin (7/5). Hal tersebut ditegaskan kembali oleh aleg DPRD Kabupaten Gorut, Hitler Datau yang juga masuk dalam anggota Banggar.

” Anggaran yang akan digunakan untuk membayar pembebasan lahan akan diambil dari anggaran Raskin 2 Milyar rupiah lebih” ungkapnya.

Alasan yang disampaikan oleh TAPD saat pembahasan tersebut sampai kenapa digeser dari anggaran Raskin, karena anggaran Raskin sudah ditanggung oleh pemerintah pusat melalui alokasi anggaran yang disampaikan melalui Dinas Sosial.

“Ini keterangan yang disampaikan oleh TAPD pada pergeseran. Jika memang demikian halnya, maka kami minta dasar hukumnya atau regulasi yang memperkuat hal itu dilakukan” tegasnya.

DPRD dalam hal ini Banggar tidak mau jika nantinya hak untuk orang miskin yang telah dianggarkan itu digeser untuk kepentingan lainnya.

“Walaupun ini sama-sama kepentinganyannya juga untuk masyarakat termasuk masyarakat miskin dalam hal pelayanan kesehatan” ujar Hitler.

Hitler menegaskan, jika memang benar anggaran untuk Raskin telah ditanggulangi oleh pemerintah pusat, kenapa tidak digeser sekalian semuanya.

“Untuk itu kejelasan anggaran tersebut harus benar-benar jelas regulasinya agar nantinya tidak ada resiko yang ditimbulkan akibat dari pergeseran yang dilakukan apalagi bagi DPRD dalam menetapkannya” kata aleg Golkar tersebut.

Makanya lanjut Hitler, pihaknya meminta kepada OPD terkait yang memiliki kewenangan terhadap pembebasan lahan untuk merinci semua apa saja dan berapa besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pembebasan lahan.

“Berapa harga yang disepakati dan jumlah secara keseluruhan. Begitu juga terhadap rincian apa saja yang telah dilaksanakan itu juga diharapkan untuk segera dimasukan oleh OPD terkait agar DPRD jelas melihatnya” ujarnya.

Selama ini kata Hitler, DPRD telah menyetujui anggaran untuk pembebasan lahan sesuai dengan skala prioritas, bahkan ada yang telah disetujui sejak tahun 2016. “Namun yang mengeherankan, pelaksanaannya justru dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Lantas bagaimana anggaran yang telah disetujui tersebut, kemudian digeser kemana dan untuk apa. Bagaimana dengan skala prioritas OPD terhadap program yang telah ditetapkan” tegasnya.

Hal-hal inilah kata Hitler yang harus diperjelas agar dalam pergeseran yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Gorut melalui Banggar juga dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.(ms)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top