alterntif text
Daerah

Menanti Hasil Rakornas PKK

Dr. Nurinda Rahim wakil ketua tp pkk provinsi gorontalo pada kegiatan rakornas pkk di hotel sultan, jakarta. foto: ibrahim

JAKARTA,– Setelah menyelenggarakan Rapat Konsultasi tingkat Nasional sekaligus memperingati 46 tahun Hari Gerakan PKK pada bulan Maret lalu, maka diawal bulan ini TP PKK (Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) kembali menyelenggarakan Rapat Kooordinasi antara seluruh pengurus TP PKK mulai dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Acara yang Ibu Negara yaitu Iriana Joko Widodo didampingi Mufidah Jusuf Kalla tersebut bertema “ Sinergitas Program PKK Mewujudkan Sinergitas Demi Keutuhan dan Kerukunan Keluarga Sebagai Perekat Bangsa “

Para ketua TP PKK yang sebagian besar adalah isteri para kepala daerah Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta para Bupati dan wakil Bupati itu, hadir berkisar 650 personal memenuhi ruang Lagoon Garden The Sultan Hotel and Residence Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/4/2018)

Nurinda Rahim, ketua TP PKK provinsi Gorontalo didampingi stafnya Nampak hadir memenuhi undangan tersebut.

Hasil pantauan tim Republikpos meskipun tidak semua pengurus PKK mengalami hambatan dalam menjalankan program PKK, namun berbagai masalah seperti indpendensi, soal kebutuhan dana serta kerja sama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih dihadapi oleh pengurus PKK di sebagian masing-masing daerah, terungkap pada sesi diskusi acara itu.

Erni Guntarti Tjahjo Kumolo. Ketua Umum PKK dalam sambutannya sebelum menutup kegiatan RAKORNAS itu mengatakan setelah RAKORNAS ini kita harus mampu mengimbangi serta perhatian dan komitmen dari Ibu Negara terhadap gerakan PKK. Dengan cara senantiasa mnunjukkan gerakan fungsi kinerja gerakan PKK sebagaimana yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 99 tahun 2017 yakni melaksanakan 10 program pokok PKK secara optimal.

Ia menambahkan apabila diujung RAKORNAS ini dirumuskan adanya hasil kesepakatan RAKORNAS tahun 2018, maka sebagai ketua umum ia sangat menaruh rapan besar agar hasil kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti untuk dioperasionalkan di daerah masing-masing. Karena sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PERPRES Nomor 99 tahun 2017, sebagai ketua umum TP PKK harus melaporkannya kepada menteri dalam negeri selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat serta Ibu Negara, perihal perkembangan RAKOR ini. ” Oleh Sebab itu Hasil RAKORNAS ini harus ada kelanjutannya di lapangan.” ujar Erni Guntarti.

Kemudian dalam pelaksanaannya harus dilakukan konsultasi dan saling menginformasikan, melaporkan berbagai hal mengenai program-program PKK. Juga, selalu mau dan mampu mendayagunakan forum dan media komunikasi untuk kepentingan program-program PKK.

“Karena dari infomasi yang tepat guna dan saran itulah pada akhirnya akan berpengaruh pada aksen respon dan partisipasi masyarakat untuk ikut berkiprah dalam program-program PKK.” pungkasnya.(IBR)

BAGIKAN:
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top