alterntif text
Health

DPRD Gorut Siap Mediasi Sengketa Lahan Warga Ibarat

GORUT,- Persoalan sengketa lahan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) seakan tidak ada habisnya. Belum selesai persoalan lahan untuk Puskesmas Molingkapoto, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorut melalui Komisi I kembali dihadapkan dengan persoalan sengketa lahan, kala menerima aspirasi warga dari Desa Ilangata Barat (Ibarat) Kecamatan Anggrek.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorut, Rahmad Lamadji mengatakan bahwa pihaknya telah menerima aduan masyarakat terkait perselisihan lahan di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek dan telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kedua belah pihak yang saling bersengketa pada pekan kemarin.

” Kami selaku Komisi I yang mendapatkan laporan tersebut tentu sangat mengapresiasi warga. Dan kami telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan kedua belah pihak pada hari Kamis pekan kemarin” terangnya.

Usai pelaksanaan RDP tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Gorut langsung turun lapangan pada keesokan harinya yakni hari Jumat (6/4) ke lokasi tanah yang disengketakan tersebut bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorut beserta pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

Pihak BPN kata Rahmad, pada saat itu langsung melakukan pengukuran terhadap tanah yang disengketakan tersebut. Sengketa lahan antar warga tersebut, pihak satu mengklaim memiliki tanah dengan luasan 3 hektar, sementara pihak lainnya yang jumlahnya 8 orang mengklaim juga memiliki 5 hektar tanah. ” Yang jadi masalah adalah batas tanah yang tidak jelas. BPN telah melakukan pengukuran, hanya saja hasilnya baru akan diketahui pada Senin (hari ini, red).” ungkap Rahmad.

Persoalan lahan ini pernah muncul pada tahun 90-an silam, hanya saja hingga saat ini tidak ada penyelesaiannya, sehingga kembali muncul pada tahun 2018 ini.

Rahmat berharap, nantinya ketika ada hasil dari BPN, pihak yang saling bersengketa tersebut dapat menyelesaikan perselisihan baik dengan cara musyawarah, “Dan jika itu tidak dapat dilakukan maka tentu melalui jalur hukum. Hanya saja kami berharap ketika persoalan ini sudah ada putusan inkrahnya, segera saja mengurus sertifikat tanah dan dibantu oleh BPN Kabupaten Gorut, agar kedepan tidak lagi ada persoalan yang timbul,” pungkasnya.(*)

BAGIKAN:
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top