alterntif text
Opini

Antara Pasal Penghinaan Presiden dan Pasal Penghinaan DPR

foto ilustrasi. imagesource

Gelombang penolakan terhadap Pasal 263 ayat (1) RKUHP tentang penghinaan Presiden terhenti atau setidaknya melemah sejenak setelah DPR mengesahkan Pasal 122 huruf k UU MPR, DPR, DPD DAN DPRD yang secara tidak tepat dinamai “Pasal Penghinaan DPR”.

Pasal 263 ayat (1) RKUHP menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Sementara Pasal 122 huruf k yang berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Ada beda sangat signifikan antara dua pasal tersebut. Pasal 263 ayat (1) RKUHP berisi larangan dan sekaligus ancaman pidana bagi penghina Presiden, sedangkan pasal 122 huruf K UU MPR, DPR, DPD DAN DPRD hanya bersifat administratif dan teknis, intinya soal kewenangan MKD mengambil langkah hukum terhadap penghinaan anggota DPR.

Penulis: Habiburokhman (ACTA).

Pemberlakuan Pasal 263 ayat (1) RKUHP ini membuat penghinaan Presiden dapat diancam hukuman yang lebih berat yaitu 5 tahun penjara daripada ancaman hukuman atas penghinaan orang biasa sebagaimana diatur Pasal 310 KUHP yaitu 9 bulan penjara . Sedangkan pemberlakuan Pasal 122 huruf K UU MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak membuat penghinaan terhadap anggota atau institusi DPR diancam hukuman yang lebih berat karena tetap merujuk pada ketentuan Pasal 310 KUHP.

Kadar bahaya Pasal 263 ayat (1) KUHP jelas jauh lebih besar. Jika pasal tersebut disahkan maka orang yang mengkritik Presiden harus siap-siap menghadapi masalah hukum berat apabila kritikannya dianggap sebagai penghinaan.

Setiap orang tidak boleh dihina, tapi Presiden sebagai pemegang mandat rakyat harus siap dikritik. Masalahnya kita tidak pernah punya batasan hukum yang jelas antara kritikan dan penghinaan. Penafsiran batasan tersebut akan diserahkan kepada penegak hukum, yang secara psikologis dianggap sebagai bagian dari kekuasaan, atau bagian dari yang dikritik. Maka kalau tidak mau ambil resiko dianggap menghina, orang akan lebih baik tidak mengkritik. Ini yang disebut bahaya bagi demokrasi, penyelenggaran negara akan berjalan dengan minim kontrol dari masyarakat yang sudah ketakutan untuk menyampaikan kritik.

Jadi sangat tepat jika kita kembali fokus menolak pemberlakuan Pasal 263 ayat (1) RKUHP soal penghinaan Presiden.

BAGIKAN:
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

loading...
To Top