Daerah

Saiful Karim: Kondisi DAK Kabupaten Gorut Kritis

dana alokasi khusus_ilustrasi

GORUT,- Dana Alokasi Khusus (DAK) prioritas daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gorontalo Utara, dinilai dalam kondisi kritis. hal ini sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Saiful Karim.

Saiful Karim menjelaskan bahwa penerimaan DAK Kabupaten Gorut dari pemerintah pusat untuk tahun 2016 sebesar 67 milyar rupiah dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan hingga 75 miliar rupiah. Namun peningkatan tersebut tidak diiringi dengan daya serap anggaran yang sepadan.

“DAK tahun 2016 tersebut yang tidak terserap Rp. 14 Milyar. Atas kondisi tersebut, Kabupaten Gorut mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat yang sanksinya dibelakukan pada tahun 2018. Sehingganya untuk tahun 2018, DAK prioritas untuk pembangunan infrastruktur jalan, Kabupaten Gorut bakal hanya menerima Rp. 34 Milyar” ungkapnya.

Sementara itu untuk kondisi pemanfaatan DAK prioritas tahun 2017 ini, Saiful menjelaskan pihaknya belum menerima informasi terkait hal tersebut.

“Namun jika kondisi pemanfaatannya akan sama lagi dengan tahun 2016 maka kami khawatir Kabupaten Gorut tidak akan mendapatkan DAK prioritas tahun 2019” ujarnya.

Secara umum kata Saiful kondisi DAK Kabupaten Gorut mengalami penurunan yang dari tahun 2016 sebesar Rp. 194 Milyar, ditahun 2017 menjadi Rp. 191 Milyar dan proyeksi tahun 2018 Kabupaten Gorut hanya akan menerima Rp. 153 Milyar. “Begitu juga dengan DAU yang juga mengalami penurunan dari tahun 2016 Rp. 424 Milyar menjadi Rp. 404 Milyar ditahun 2017 dan untuk tahun 2018 Rp. 402 Milyar. Tidak hanya itu saja untuk proyeksi APBD tahun 2018 Rp. 692 Milyar” tegas Saiful.

Kondisi seperti ini tentu harus mendapatkan perhatian yang serius tidak hanya dari OPD pengelola DAK namun juga dari kepala daerah yang harus bertanggungjawab atas tidak maksimalnya pengelolaan DAK dan pengelolaan keuangan daerah. “Pemerintah daerah harus bertanggungjawab, karena otoritas pengelolaan anggaran ada di eksekutif dan yang jelas bupati harus memperhatikan dan bertanggungjawab secara penuh” kata Saiful.

Untuk itu Saiful menegaskan terkait dengan kondisi yang ada tersebut, eksekutif harus melakukan terobosan yang revolusioner yang mampu menjawab kondisi yang saat ini agar Gorut terhindar dari sanksi yang dapat merugikan daerah akibat dari tidak maksimalnya pengelolaan keuangan daerah “Dan apa yang disampaikan ini berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Banggar. Dan selama ini, DPRD Kabupaten Gorut secara kelembagaan terus memaksimalkan pengawasan bahwa secara rutin melakukan evaluasi terhadap OPD” tandasnya.(MS)

EDITOR: M. Iswar Ramadhan

BAGIKAN:
SPONSORED STORIES
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

<
loading...
To Top