Daerah

Rumah Pelayanan Publik Satu Atap Tomohon Terkoneksi Online Dengan KPK

featured

SULUT,- Mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kota Tomohon Sulawesi Utara kini memiliki Rumah Pelayanan Perijinan Secara Elektronik berbasis online, yang terintegrasi langsung dengan KPK RI. Ada 29 Dinas dan Badan yang lakukan pelayanan satu atap di Rumah Pelayanan Publik ini.

Ke-29 Kadis dan Kaban yang melakukakan pelayanan satu atap di Rumah Pelayanan Wale Kabasaran ini, turut membacakan janji dan ikrar pelayanan publik sebanyak enam butir, salah satu butir dari ikrar mereka adalah bersedia diproses hukum apabila terhadap tindakan melanggar hukum dan ikrar termasuk di dalamnya tindakan pungli, dan gratifikasi.

Tak tanggung tanggung, pelayanan satu atap ini, merupakan satu-satunya di Sulawesi utara, dan untuk pertama di sulawesi utara pelayanan publik oleh 29 dinas ini, termonitor langsung Komisi Pemberantas Korupsi secara online, dan terhubung baik data dan pengaduan ke KPK.

putih

Walikota Tomohon, Jimmie Feydi Eman.

Menurut Walikota Tomohon, Jimmie Feydi Eman, dengan adanya Rumah Pelayanan Publik Satu Atap ini, untuk memastikan pelayanan yang bersih, bebas KKN, tanpa pungli, tanpa gratifikasi, selesai dengan cepat, masyarakat yang mengurus segala jenis perijinan merasa dimudahkan dan tidak ditipu oknum-oknum nakal.

“Rumah pelayanan publik satu atap ini, kami beri nama Wale Kabasaran, dengan tujuan bahwa semua yang datang ke warga kota tomohon, diperlakukan seperti tamu kehortmatan. karena memang kabasaran itu adalah tarian, yang dimainkan saat menjemput tamu kehormatan yang datang di sulut. Jadi semua petugas yang ada di wale kabasaran ini, harus ramah, dan membantu warga yang akan mengurus ijin di sini, dan melayani dengan penuh rasa hormat. sehingga warga senang dan puas. Kan kami kami ini adalah pelayan masyarakat. jadi tidak boleh kasar, tidak boleh cuek, apalagi pungli dan meras nah itu berat hukumannya. Dan pasti dengan cepat diketahui bila ada praktek praktek begitu, karena layanan ini sudah terhubung langsung aplikasinya dengan aplikasi yang ada di KPK RI.” tandas Eman mengingatkan kepada para anak buahnya di SKPD yang ada.

tandatangan

Walikota Tandatangani Peraturan Kantor Pelayanan Publik Satu Atap Kota Tomohon.

Kantor pelayanan publik Wale Kabasaran kota tomohon, mulai hari ini melayani pelayanan perijinan dan non perijinan, yang akan dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan PBB, PB2, pengaduan, Perbaikan, pembayaran online, layanan perbankan Bank Sulut-go, Bank BNI, BPJS Ksehatan, BPJS Tenaga Kerja, Taspen, Pelayanan Samsat, PDAM, pembayaran rekening listrik, rekening telepon, tiket, dan pelayanan publik lainnya.

Gedung Rumah satu atap ini, sebelumnya berfungsi sebagai kantor Walikota Tomohon, namun kini dijadikan rumah pelayanan publik satu atap pasca direnovasi awal 2016 lalu. Nantinya kompleks rumah pelayanan satu atap ini, akan dilengkapi dengan fasilitas hiburan bernuansa seni dan budaya, serta fasilitas penitipan anak para PNS dan wanita karir lainnya, serta ada ruang ASI bagi para pegawai yang memiliki balita.

kpk

Aldiansyah Nasution, Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK RI

Tim Monitoring dan Evaluasi KPK RI, dipimpin oleh Aldiansyah Nasution selaku koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK RI, mengakui bahwa Kota Tomohon, lewat kepemimpinan Jimmie Feydi Eman, telah melakukan terobosan publik yang 100 langkah kedepan.

“Walikota Tomohon hari ini telah membuat sejarah baru, karena dengan kesadaran sendiri, meminta KPK RI memeriksa, mesupervisi, dan meminta rekom, untuk bisa terhubung secara online dengan KPK RI dalam pelayanan di rumah pelayanan publik satu atap ini. Ini sejarah loh, belum ada saya lihat, ada kepala daerah seberani dan se-gentlemen seperti Walikota Tomohon ini. Apalagi saya tau persis Tomohon ini gimana kasusnya pada beberapa tahun silam, Walikota terdahulu harus diciduk pihak tim KPK RI karena kasus korupsi, dan saya salah satu yang masuk tim KPK RI yang datang ke Tomohon ketika itu untuk mengamankan Walikota Tomohon yang menjabat ketika itu. Waktu itu pak eman Wakil Walikota saat kejadian itu terjadi.” kenang Aldiansyah Nasution sembari mengingatkan kasus korupsi yang terjadi ketika itu.

suasana

Rumah pelayanan publik satu atap ini dilaunching pelayanannya oleh KPK RI dan Walikota Tomohon yang didampingi Wakil Walikota, pihak Ombudsman Sulut Helda Tirajoh, Gubernur sulut yang diwakili Kadis PMTPSP Happy Korah, Kejaksaan, Kepolisian, juga ada Tommy Murtono unsur KPK RI, Ketua DPRD Tomohon, Kajadri Tomohon, dan jajaran pejabat Tomohon.

PENULIS: Anita C.T

BAGIKAN:
SPONSORED STORIES
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top