News

Dirjen Imigrasi Gelar Rapat Nasional Intelijen Keimigrasian di Manado, Ini yang Dibahas

imigrasi manado

SULUT,- Direktorat Imigrasi menggelar Rapat Nasional Bidang Intelijen Keimigrasian di Manado, Sulawesi Utara. Rapat nasional ini, melibatkan seluruh Intelijen Imigrasi se-Indonesia dan intelijen gabungan, ditambah dengan 13 atase imigrasi yang ada di 13 negara sahabat. Agenda rapat nasional, dari Direktorat Jendral Imigrasi yang dilaksanakan di Kota Manado ini membahas peran intelijen terhadap jutaan imigran yang masuk di Indonesia, baik sebagai pekerja, turuis, dan juga sebagai imigran yang meminta suaka.

Di Sulawesi Utara sendiri, terdata sudah tembus 40 ribu imigrasi asal Tiongkok, dengan keterangan masuk sebagai turis, namun sebagian besar, terpantau mulai tinggal lebih lama, di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Utara. Terkait inilah, sehingga secara nasional, pertemuan intelijen digelar, sebagai langkah koordinasi intelijen, di daerah yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara.

Direktur Jendral Imigrasi, Ronny F. Sompie, memimpin rapat koordinasi dan evaluasi ini, tampil sebagai pemapar materi dan bedah kasus-kasus yang menonjol, yang sudah terselesaikan, dan juga kasus yang masih dalam penyelidikan.

“Kami menghimpun seluruh pengemban fungsi pengawasan keimigrasian yang juga melaksanakan tugas-tugas intelijen keimigrasian yaitu para atase teknis dan atase staf teknis keimigrasian di perwakilan negara sehabat, kemudian para Kepala Bidang Intelijen dan penindakan dibawah Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham RI seluruh Indonesia, ditambah kepala bidangan dan kepala seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian seIndonesia.” urai lelaki murah senyum ini.

Direktur Jendral Imigrasi, Irjen Polisi Ronny F Sompie.

Lebih lanjut, sosok yang pernah menjabat sebagai Kapolda Bali ini mengatakan, rapat ini untuk memberikan wawasan sekaligus evaluasi terhadap, kegiatan intelijen keimigrasian yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2016, dan juga tahun 2017 sampai bulan September. Evaluasi ini dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kemampuan tugas dan fungsi dibidang Intelijen Keimigrasian, untuk mendukung dan membantu tugas-tugas pelayanan dan juga tugas-tugas penegakan hukum.

“Jadi ketika kita memberikan paspor memberikan visa memberikan ijin tinggal ada fungsi intelijen yang digunakan untuk melakukan pengawasan keimigrasian yang bisa dioptimalkan agar tidak terjadi kasus-kasus misalnya kasus trans nasional crime. Kasus perdagangan orang, kasus narkoba, kasus terorisme, kasus perdagangan barang, dan kasus transaksional yang lain, yang berpotensi terjadi karena perlintasan manusia yang masuk dan keluar Indonesia itu tidak kita perkuat dari segi intelijennya.” tandas pria asal Minahasa Utara ini.

“Apa yang aparat saya dapati berupa data, dan kesimpulan, serta case di lapangan, data-data itu juga yang nantinya akan diteruskan ke rekanan aparat penegak hukum lainnya diluar imigrasi. agar kita bisa melakukan sinergitas. sebab dengan kerja sama yang makin kuat, akan memperkuat border protection, border security, serta berperan mencegah pengiriman TKI-TKI yang in-prosedural ke luar negeri. Semua ini bisa kita kerjakan dengan baik, hanya dengan menggerakan aparat intelijen kita, sehingga semua gerakan, semua pelanggaran hukum keimigrasian, terkait penyeludupan, dan kasus kasus menonjol lainnya, terdeteksi lebih dini.” jelas Sompie.

Pemaparan intelijen juga, disampaikan oleh Laksda Purnawirawan Dadang Irawan, selaku praktisi intelijen. Dalam pemaparannya, Dadang Irawan mengangkat materi pentingnya peran intelijen di negara Indonesia. “Penguatan instrumen intelijen yang menyangkut bagaimana mengidentifikasi ancaman, bagaimana memetakan ancaman dan bagaimana memperkecil ancaman. Kalo ada di antara rekan-rekan sekalian sudah Satker, itu adalah kebutuhan intelijen UKA, unsur utama yang dibutuhkan oleh imigrasi.” ungkap Dadang Irawan dihadapan seluruh Kakanwil hukum dan HAM se-Indonesia, dan ratusan Kepala Bidang dan Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian.

Rapat nasional ini juga, diikuti oleh 13 perwakilan imigrasi dari 13 negara, yaitu : Perwakilan Imigrasi Indonesia di Singapura, Hongkong, Jeddah, Davao, Taiwan, Beijing, Ghuangzou, Tokyo, Sydney, Bangkok, Songjkla, Los Angeles, dan Kuching Malaysia. Selain itu ada 125 Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Sistem Informasi dan Sarana Komunikasi dari Seluruh Kementerian Hukum dan HAM RI juga hadir.

Rapat nasional ini juga membahas kasus-kasus menonjol yang sedang diselidiki dan sedang ditangani. Puluhan kasus yang dibahas dalam rapat ini, dilakukan secara tertutup. Terkait rapat tertutup ini, Kakanwil Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Pondang Tambunan dengan bijak meminta media memahami dan memaklumi.

“Memang karena sangat krusial dan rahasia, terkait informasi kasus-kasus temuan yang sedang diselidiki, maka rapat ini tertutup untuk umum dan media. Saya berharap teman-teman pers tidak berkecil hati. Karena aturannya memang begitu, nanti kalo pembahasan substansinya sudah selesai, media bisa mengambil data secara umum di dalam. Selaku tuan rumah, di Manado, Sulawesi Utara ini, saya dan jajaran bangga, Pak Direktur memilih Kota Manado. Ini sangat membantu daerah kita yang sedang kedatangan puluhan ribu wisatawan luar. Perlu ada pengawasan di sana. Nah rapat ini akan menuntun aparat saya bekerja lebih profesional sesuai protap. Ini yang saya harapkan.” tandas Tambunan ramah.

Rapat nasional ini berlangsung sejak 16 Oktober 2017 hingga 18 oktober 2017, dan akan dilanjutkan dengan peninjauan perbatasan, sidak orang asing, serta sidak pekerja asing di beberapa perusahaan asing yang ada di Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

PENULIS: Anita C.T

EDITOR: M. Iswar Ramadhan

BAGIKAN:
SPONSORED STORIES
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

<
loading...
To Top