Daerah

Djafar Ismail Ingatkan Pihak Eksekutif Soal Koordinasi

Djafar Ismail
wakil ketua dprd gorontalo utara djafar ismail.

KWANDANG,– Koordinasi kembali diingatkan Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara (Gorut) Djafar Ismail. Khususnya kata dia, pada pemanfaatan setiap anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, baik itu yang bersumber dari dana desa, APBD maupun APBN.

Djafar menjelaskan, pengelolaan dan pemanfaatan anggaran seperti dana desa oleh pemerintah desa, APBD dan APBN oleh Pemkab Gorontalo Utara, agar senantiasa saling berkoordinasi. Tak jarang kata dia, ada program dan kegiatan pembangunan, yang sebelumnya sudah dianggarkan oleh APBD atau APBN, namun kemudian juga termasuk dalam salah satu program yang dibiayai oleh dana desa. “Tidak saja saling tumpang tindih, jika koordinasi lebih dulu dilakukan, anggaran yang ada bisa dialihkan untuk kegiatan lain,” kata Djafar.

Artinya kata Ketua DPC PDI Perjuangan Gorontalo Utara ini, pemerintah desa bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya yang bersifat teknis, untuk lebih memaksimalkan koordinasi dan komunikasi, dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Hal ini tentunya dilakukan sebelum pelaksanaan atau realisasi dari program dan kegiatan pembangunan tersebut. Selama ini kata Djafar lagi, ada satu program dan kegiatan pembangunan, yang sumber biayanya saling tumpah tindih. “Masih banyak kebutuhan atau program dan kegiatan pembangunan lainnya yang bisa direalisasikan, ketika koordinasi ini berjalan dengan baik,” ungkap Djafar.

Aleg 3 periode ini juga mengatakan, pemerintah desa agar juga selalu menjalin koordinasi dan komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di desa masing-masing. Melalui koordinasi dan komunikasi, akan memberikan gambaran lebih jelas serta pasti, terkait apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang bisa direalisasikan melalui dana desa.

Ratusan juta bahkan miliaran rupiah yang dikelola oleh pemerintah desa dari dana desa,ungkap Djafar, memberi kesempatan juga peluang yang cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan, serta memacu pembangunan di desa masing–masing. Legislatif juga kata Djafar, terbuka dan masih dengan komitme yang sama, untuk mengawasi pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggung jawaban akan dana desa tersebut.

EDITOR: M. Iswar Ramadhan

BAGIKAN:
SPONSORED STORIES
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top