Hukum & Kriminal

Prihatin Dengan Pelaporan Terhadap Aktivis, ACTA Ajukan Uji Materiil UU ITE

UU ITE

JAKARTA- Prihatin dengan nasib sejumlah aktivis menyampaikan kritik tetapi justru dilaporkan menyebarkan ujaran kebencian di media sosial, Senin (18/9/2017), Adovokat Cinta Tanah Air (ACTA) resmi mengajukan uji materiil atas Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Pada pasal yang diajukan untuk diajukan uji materiil tersebut berbunyi “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Kami tidak menuntut Pasal 28 ayat (2) UU ITE dihapuskan seluruhnya, namun kami hanya meminta istilah antargolongan” dihilangkan. Istilah tersebut sangat luas dan tidak jelas batasannya secara ilmiah. Tidak ada juga definisi antargolongan dalam UU ITE.” ungkap Wakil Ketua ACTA, Dahlan Pido.

acta ajukan uji materiil

Karena ketidakjelasan definisi “antargolongan” tersebut, lanjut Dahlan Pido, setiap bentuk penyebaran informasi yang dianggap menyerang pihak lain bisa dianggap melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena menyebarkan kebencian terhadap golongan pihak lain tersebut.

“Contohnya dalam kasus Dandhi Dwi Laksono , status dia di Facebook sama sekali tidak menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama dan ras, namun bisa saja dia dituduh menimbulkan kebencian kepada golongan penguasa atau golongan partai tertentu . Contoh lain adalah seorang penulis buku yang dilaporkan karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap keturunan PKI,” imbuhnya.

Dengan ancaman hukuman yang cukup tinggi yaitu 6 tahun penjara , kata Dahlan, Pasal 28 ayat (2) UU ITE seharusnya hanya mengatur penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras.

Kebencian berdasarkan golongan yang tidak jelas batasnya itu, ungkap Dahlan, berbeda derajat merusaknya dengan kebencian terhadap Suku dan Ras yang merupakan identitas kodrati setiap orang, atau identitas agama yang merupakan keyakinan dasar setiap orang.

“Karenanya pasal yang mengatur timbulnya kebencian berdasarkan golongan tidak dapat disatukan dengan pasal yang mengatur timbulnya kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras yang ancamannya di atas 5 tahun. Kebencian berdasar golongan cukup diatur dipasal fitnah dan pencemaran nama baik biasa yaitu 310 KUHP yang anacaman hukumannya hanya 9 bulan.” pungkas Dahlan Pido.

EDITOR: Wayan Agus Purnomo

BAGIKAN:
SPONSORED STORIES
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top