Daerah

KPU Gorut Akan Konsultasikan Batasan dan Larangan Bupati yang Maju Pilkada

batasan calon petahana

GORUT– Batasan dan larangan dari Kepala Daerah yang kembali maju di Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), akan dikonsultasikan. Meski begitu sebelumnya, KPU Kabupaten Gorut menggelar kajian terhadap hal tersebut.
Sejumah regulasi dikaji Sabtu pekan kemarin dikaji dalam Rapat Kerja (Raker) Pengkajian dan Penyusunan Produk – Produk Hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2018 diantaranya, Undang – Undang tentang Pilkada yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, juga Peraturan KPU (PKPU) nomor 1 hingga nomor 5.

Ketua KPU Gorut Fadliyanto usai mengikuti kajian tersebut menjelaskan, ada beberapa rekomendasi yang dilahirkan diantaranya, perlu adanya batasan yang lebih jelas dan pasti, terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah yang maju dalam Pilkada 2018 atau petahana.

Batasan dimaksud misalnya program–program kerakyatan yang dilakukan oleh incumbent atau petahana, pada pelaksanannya jangan kemudian akan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

“KPU Kabupaten Gorut akan melakukan konsultasi dan koordinasi ke KPU RI dan kementerian terkait, konsultasi ini, untuk memperjelas batasan dan larangan dimaksud,” kata Fadliyanto.

Dalam sejumlah regulasi yang dijadikan acuan pihaknya kata Fadliyanto, tidak secara rinci mengurai batasan – batasan tersebut. Melalui konsultasi dan koordinasi itu juga kata dia, dalam rangka saling menguatkan regulasi yang satu dengan lainnya. Termasuk soal batasan dan larangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, Anggota KPU Gorut Moh. Gandhi A. Tapu juga menjelaskan bahwa, kajian tersebut antara lain membahas soal PKPU nomor 3 dan Undang–Undang tentang Pilkada. Batasan dan larangan bagi kepala daerah yang kembali maju atau petahana adalah penting dibuat lebih jelas lagi.

“Harus ada batasan dalam pemanfaatan program–program bagi Kepala Daerah yang kembali maju,” ungkap Gandhi.
Dalam regulasi yang ada selama ini kata Gandhi, masih bersifat umum, belum mengatur lebih spesifik soal itu. Sementara itu, kajian yang digelar disalah satu hotel ini juga menghadirkan narasumber dan pengkaji Rauf Hatu, Erman Rahim, Perwakilan Kanwil Kemenkumham Gorontalo, dan Kejaksaan Gorontalo Utara.

Acara ini juga dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Gorut, Panwaslu, Sekretaris KPU beserta Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Gorut. Pembanding juga dihadirkan diantaranya, Divisi Teknis KPU Provinsi Gorontalo Ahmad Abdullah dan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Siti Haslina Said.

EDITOR: Pratiwi Lintang

BAGIKAN:
SPONSORED STORIES
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top