Hukum & Kriminal

KPK Segera Periksa Zudan Dalam Kasus Novanto

Kantor-KPK
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah.

JAKARTA– Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, Jum’at (4/8) dikabarkan akan diperiksa KPK terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

Mantan PJ Gubernur Gorontalo ini akan diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto (SN),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (4/8).

Sebelumnya, dalam persidangan perkara e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/5) lalu, Zudan Arif Fakrulloh mantan Kabiro Hukum Kemendagri yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengakui dititipi pesan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini dari Setya Novanto.

“Bu Diah pesan kalau bertemu Pak Irman agar mengatakan tidak kenal Pak Setnov. Kemudian suatu malam saya ke Pak Irman dan setelah berdiskusi, saya bertanya ke Pak Irman, Pak kenal Setnov tidak? Pak Irman mengatakan tidak kenal, ada apa Prof? Lalu saya katakan Dulu Bu Diah pesan kalau ada yang menanyakan agar Pak Irman mengaku tidak kenal Pak Setnov, dan ternyata benar bapak tidak kenal,” kata Zudan dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, beberapa waktu lalu.

Saat itu Zudan menjadi saksi untuk dua orang terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Kasus ini juga telah menyeret Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka karena sewaktu menjadi Anggota DPR RI periode 2009-2014 diduga telah menyalahkan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam paket pengadaan e-KTP pada Kemendagri.

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didalam pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

EDITOR: Wayan Agus Purnomo

BAGIKAN:
SPONSORED STORIES
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

<
loading...
To Top