Opini

Asas Contrarius Actus Untuk Ormas

dahlan pido
Penulis: Dahlan Pido, SH., MH, Praktisi Hukum.
dahlan pido

(Oleh: Dahlan Pido, SH., MH/Praktisi Hukum)

Organisasi Masyarakat (ormas) adalah salah satu kumpulan yang didirikan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang dipimpin oleh seorang tokoh kharismatik, mereka berperan sebagai tokoh/pioner pembagunan masyarakat.

Indonesia adalah bangsa yang pluralis baik agama, suku dan budaya, sehingga ormas tumbuh dan berkembang berbagai corak dan bentuk sesuai dengan keadaan stuasi dan kondisinya. Menurut penulis ada beberapa Ormas yang sangat berpengaruh dalam membangun bangsa ini, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, seperti Muhammadiyah, Persis, SI (Syarikat Islam), Jong Islamiten Bond, NU dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).

Berdirinya Republik ini karena ormas Islam yang telah berjasa, namun jika mereka bertentangan dengan Pancasila, siapapun harus tegas mendapat tindakan karena menyesatkan banyak orang, tetapi keputusan dibuat tidak boleh sepihak, Keadilan harus ditegakkan untuk semuanya, termasuk saudara-saudara kita sendiri karena kita bernegara harus sama-sama susah dan senang, jangan dari awal berjuang susah sekarang dinikmati orang yang lain (tetap susah juga).

Ormas Islam jika ditinjau dari sejarah pra kemerdekaan Indonesia, sangat berjasa untuk kemerdekaan Negeri ini, dan sampai saat ini mereka tetap eksis dalam proses pembangunan dan menjaga kesatuan bangsa, seperti Muhammadiyah dan NU.

Menurut Dahlan, bahwa pada era Reformasi tahun 1998 di bawah kepemimpinan Presiden ke-3 Prof. Dr. Ing BJ. Habibie, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling maju berdemokrasi, dengan membuka kran kebebasan pers dan warga masyarakat untuk berserikat dan berpendapat secara bebas dan bertanggungjawab.

Namun saat ini masyarakat dikagetkan dengan adanya diskriminatif terhadap Ormas Islam yang dibubarkan, padahal menurut konstitusi kita jelas, kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin Konstitusi (Pasal 28 UUD 45), siapa saja membuat organisasi boleh dan dilindungi oleh konstitusi dengan syarat organisasi tersebut itu tidak melanggar konstitusi, seperti tidak boleh menyebarkan permusuhan dan tidak menyebarkan kebencian, jika itu ada Ormas yang melanggar bisa dibubarkan melalui proses Peradilan dengan pembuktian.

Terkait adanya PERPPU No. 2 tahun 2017 yang dikeluarkan Pemerintah, yang memberikan kewenangan kepada Mendagri dan Menkumham dapat mencabut status badan hukum Ormas di Indonesia dengan (ASAS CONTRARIUS ACTUS), namun asas ini mendapat protes dari Ormas-ormas yang ada, pencabutan itu tidak bisa diterapkan karena sudah jelas diatur dalam UU No. 17 tahun 2013 (tentang ORMAS) yang masih menjadi pegangan Ormas-ormas, jika ada Ormas yang melanggar prosesnya harus melalui pembuktian di Pengadilan.

Protes itu telah dilakukan melalui hak konstitusinal dengan mengajukan Judicial Review PERPPU No. 2 tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 jam 13.30 oleh DPP FPI, DDII, Forsap, Pemuda Muslim Indonesia, DPP Hidayatullah dan Munarman SH., sebagai bukti ketaatan hukum dan peran aktif dalam menegakkan konstitusi karena Indonesia adalah negara hukum bukan negara otoriter.
Segala kebijakan negara yang berkaitan dengan hak-hak warga negara harus mengacu kepada keputusan hukum, dan setiap peraturan perundang-undangan yang keluar dari sistem negara hukum yang berpotensi bertentangan dengan UUD 45, harus dilakukan pengujian.

Pro-kontra PERPPU Ormas menimbulkan kegaduhan dan berpotensi menciptakan ketegangan antar kelompok masyarakat, sehingga perlu kepastian hukum yang benar-benar jelas dan mengikat yang dapat menghentikan polemik berkepanjangan. Langkah itu hanya bisa dilakukan melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena tidak baik bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokrastis.

BAGIKAN:
SPONSORED STORIES
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top