Nasional

Wacana Pemindahan Ibukota Negara Dinilai Tidak Logis

Nizar Zahro
anggota dpr ri dari fraksi partai gerindra nizar zahro.

JAKARTA– Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro di Gedung Parlemen, Senayan, beberapa waktu lalu. Menurutnya terkait pemidahan Ibukota harus ada kebijakan hukumnya terlebih dahulu, berupa RUU yang disampaikan oleh pemerintah tentang pemindahan Ibukota kepada DPR.

“Sampai hari ini di Baleg tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk mengubah Undang-Undang nomor 29 Tahun 2007 itu tentang Proses Pemindahan Ibukota. Undang-undangnya saja belum diubah oleh pemerintah dan belum dibahas oleh DPR,” ujar Nizar Zahro.

Nizar juga menambahkan jika secara regulasi belum ada keputusan dari pemerintah, dan dari filosofi ekonomi pun tidak masuk. APBN 2017 sekitar 2008 triliun, sementara untuk membangun Ibukota, dan bila merujuk pada data dari Malaysia yang memindahkan Ibukota dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya, itu menghabiskan dana 85 triliun, hal itu berlaku pada tahun 1994 selesai tahun 1999.

“Kalau kita memindahkan Ibukota DKI Jakarta ke Palangkaraya atau ke tempat lain yang dekat ataupun jauh, maka membutuhkan dana setidaknya 150 triliun. Sementara anggaran di Kementerian PUPR hanya 109 triliun. Apakah anggaran di Kementerian PUPR kita bangun semua untuk Ibukota dengan meninggalkan 34 provinsi yang lain, maka tambah tidak logis lagi,” tegasnya.

Menurut politisi dari Partai Gerindra ini, pemindahan Ibukota belum mungkin untuk dilakukan, karena tidak ada dasar hukumnya. Sampai sekarang hukum yang berlaku yakni UU 29 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Semestinya kalau pemerintah mempunyai niat ingin memindahkan Ibukota, jangan hanya berwacana. Sampaikan RUU nya kepaada DPR, kita bahas secara bersama. Setelah RUU kita tetapkan baru ada kajian-kajian strategis darimana uangnya, tempatnya dimana. Ambil yang paling moderat dan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia” tegasnya.

Senada dengan Nizar Zahro, Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi juga menilai pemindahan Ibukota harus dipersiapkan dengan matang sarana dan prasarananya, agar apa yang kini terjadi di Jakarta tidak terulang ditempat yang baru.

“Kalau Ibukota itu dipindah keluar kota berapa biaya yang akan dikeluarkan, termasuk dengan konsekuensinya. Ketika wacana itu terealisasi maka harus dipersiapkan dengan matang sarana dan prasananya, jangan sampai mengulang kejadian di Jakarta. Memang tidak ideal, ketika sebuah Ibukota negara mengalami banjir hingga berhari-hari, mobilisasi kegiatan dari satu tempat ke tempat lainnya membutuhkan waktu yang cukup lama karena macet, , tetapi kami tekankan bahwa penataan ruang ditempat yang baru nanti jangan sampai mengulangi persoalan yang terjadi di Jakarta,” pungkas Achmad Baidowi.

Editor: Pratiwi Lintang

==BAGIKAN==
SPONSORED STORIES
loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top