Hukum & Kriminal

Sri Mulyani Mau Buru Obligor Nakal, Sekjen HMS: Jangan Maling Teriak Maling

2017-04-30_135822

Jakarta– Peningkatan status penyidikan kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disambut reaksi Kementerian Keuangan RI.

Pihak Kemenkeu diakabarkan siap memacu perburuan terhadap 22 obligor “nakal” yang telah menyelewengkan dana BLBI.
“Pokoknya ada 22 obligor. Mereka yang selama ini ditangani oleh Kementerian Keuangan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta.

Sayangnya Sri Mulyani enggan merincikan siapa saja obligor BLBI yang belum melunasi kewajibannya itu.

Sementara itu Dirjen Kekayaan Negara Vincentius Sonny Loho mengungkapkan, total kewajiban obligor BLBI yang belum melunasi kewajibannya terhadap pemerintah sekitar Rp31 triliun. “Itu yang masih kita urus, yang mana dulu waktu dilimpahkan belum selesai,” ungkapnya seperti yang dilansir oleh Wartaplus.

Sekjen HMS- Hardjuno Wiwoho (foto:istimewa)

Sekjen HMS- Hardjuno Wiwoho (foto:istimewa)

Menanggapi respon Sri Mulyani yang akan menggenjot jajarannya untuk memburu para obligor BLBI, menurut Sekertaris Jenderal Gerakan HMS, Hardjuno Wiwoho hal itu sama dengan “maling teriak maling”.

“Jadi intinya, Kalau Menkeu SMI (Sri Mulyani) hari ini katakan mau kejar tagih Obligor 31 Trilyun itu ya jangan *Maling Teriak Maling* dong” ungkap Hardjuno.

Sri Mulyani juga harus bertanggung jawab, karena ada keterlibatan dirinya dalam kasus BLBI gate sambung Hardjuno.

“Kan jelas, siapa Menkeu pengambil kebijakan di era Pemerintahan Presiden SBY 2004-2009 dan 2009-2014 yang mana Sri Mulyani saat 2009-2014 (KIB Jilid II) kemudian di tengah perjalanan menjadi Managing Director World Bank, yang mana Subsidi Bunga Obligasi Rekap yang dibayar Pemerintah kepada bank-bank rekap pemegang surat utang negara saja 60 Trilyun kan” Tambahnya.

Hardjuno juga menilai seharusnya pemerintah tidak saja melihat berapa banyak kewajiban hutang yang belum dibayarkan oleh para obligor nakal, tapi harus juga memperhatikan dampak dari kasus tersebut yang telah membuat Negara terjerat hutang abadi.

“Yang jelas itu kalau 10 Tahun saja sudah 600an Trilyun, jadi jika sejak 2003 ditetapkan surat keterangan lunas (SKL) RD BLBI di era pemerintahan Megawati sudah berapa hingga saat ini? Jadi ya sekarang jika pemerintah serius untuk tuntaskan mega skandal BLBI gate, jangan hanya sekarang Menkeu SMI hanya mau tagih Obligor 31 Trilyun saja.. kecil itu” imbuh pria yang akrab disapa Ardjun ini.

Hardjuno juga beranggapan seharusnya Sri Mulyani sejak dulu mengambil langkah revolusi keuangan Negara dengan menghentikan subsidi terhadap bunga obligasi rekap 60 trilyun setiap tahun.

“Dia (Sri Mulyani) seharusnya melakukan revolusi keuangan negara dengan menghentikan subsidi bunga obligasi rekap 60 trilyun per tahun sejak 2003 dong. Jangan sampai Generasi yang akan datang dibebani dengan hutang abadi”

Hardjuno mengaku miris dengan kondisi hutang negara yang saat ini sudah tembus 4000 trilyun.

“itu (4000 trilyun) diluar hutang BLBI lho, jadi momentum ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh semua pihak, agar penuntasan Kasus BLBI yang saat ini sedang ditangani oleh KPK benar benar efektif sehingga benar benar tuntas, sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera, jangan seperti hari ini, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin dan maling teriak maling” pungkas Hardjuno Wiwoho.

Seperti diketahui, Pada Desember 1998, Bank Indonesia menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Namun, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari Rp 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan sebanyak Rp 138,7 triliun dinyatakan merugikan negara. Sementara itu, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan adanya penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun. Dan, sebanyak Rp 53,4 triliun, penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

Editor: Wayan Agus Purnomo

BAGIKAN:
SPONSORED STORIES
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top