Nasional

Ketua Umum Gerakan HMS: Hak Angket DPR RI Salah Kaprah

2017-04-27_234210

Jakarta– Hak angket yang dilayangkan oleh DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya rekaman pemeriksaan tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Miryam S Haryani, dinilai salah kaprah oleh Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), HM Sasmito Hadinegoro.

Menurut pria yang akrab disapa Om Sas ini, seharusnya DPR menggunakan Hak Angket tersebut untuk mempertanyakan sampai dimana proses penyidikan kasus-kasus korupsi yang selama ini mandek, bukan malah mempertanyakan soal isi rekaman pemeriksaan Miryam yang konon menyebut nama sejumlah anggota dan mantan anggota DPR RI.

“DPR ini lucu, seharusnya mereka mendukung KPK untuk menuntaskan semua kasus korupsi, bukan malah menggunakan hak angket untuk mempertanyakan rekaman pemeriksaan yang ada sebut nama si A atau si B” ungkap HM Sasmito kepada Republikpos.com Jum’at (28/4).

“Ingat loh, KPK itu adalah produk DPR, dia (KPK) itu anak kandung DPR, namanya anak ya dilindungi, dibantu, dan didorong untuk menyelesaikan tugasnya, bukan malah diajak berkelahi” sambungya.

Sasmito juga mengungkapkan jika saat ini KPK dalam proses penyelidikan dua kasus mega korupsi, yaitu kasus dugaan korupsi e-KTP dan kasus skandal BLBI. Ia juga menilai sebagai lembaga representasi rakyat, DPR wajib mengawal jalannya proses pengungkapan kasus-kasus tersebut hingga tuntas.

“KPK saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi e-KTP yang nilai kerugiannya mencapai 2 trilyun, baru dengan kasus korupsi yang kerugiannya cuma 2 trilyun DPR sudah ribut, bagaimana dengan kasus korupsi BLBI yang nilai kerugiannya mencapai ribuan trilyun? kapan bisa selesai kalo DPR malah sibuk berkelahi dengan KPK” tegasnya.

Sasmito berharap, para anggota legislatif di DPR RI bisa berfikir lebih sehat, dan benar-benar memposisikan diri mereka sebagai wakil rakyat, dan betul-betul mengawal proses pengungkapan kasus-kasus korupsi di KPK sampai tuntas tanpa pandang bulu.

“DPR itu harus sadar, mereka itu wakil rakyat, mereka itu digaji oleh rakyat, para koruptor itu makan uang rakyat, jadi kalo ada kasus korupsi ya dikawal sampai tuntas bener, kan harusnya begitu” pungkas Sasmito Hadinegoro.

Sebelumnya, 3 fraksi di DPR telah resmi menolak terlebih dahulu usulan Komisi III DPR RI terkait Hak Angket terhadap KPK. Fraksi PKS sendiri baru menyatakan sikap menolak setelah kader mereka di DPR Fahri Hamzah mengetuk palu tanda Hak Angket disetujui.

Kasus ini telah menyeret sejumlah nama anggota DPR RI, salah satunya adalah Ketua DPR RI Setya Novanto yang disebut-sebut terlibat dalam kasus yang merugikan negara senilai 2 Trilyun rupiah ini.

Editor: M. Abu Faiz

BAGIKAN:
SPONSORED STORIES
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top