Opini

Sekjend HMS: Sudahkah Indonesia Merdeka?

Hardjuno
Sekjend HMS - Harjuno Wiwoho

Sekjend HMS, Harjuno Wiwoho, menilai tahun ke-3 kepemimpinan Jokowi-JK tidak pro rakyat tapi pro investor. Hal tersebut ia tuangkan dalam tulisannya yang diberi judul “Sudahkan Indonesia Merdeka?” yang dikirimkan kepada republikpos.com, Jum’at (17/3) malam.

Berikut tulisan Harjuno Wiwoho:

Saat Indonesia Merdeka 71 Tahun lamanya, sejak para pendiri Bangsa ini memerdekakan Negara Indonesia. Tanpa terasa pada bulan Mei yang akan datang, 19 tahun Reformasi telah berlalu, akhirnya masuk tahun ke 3 Jokowi-JK memimpin Republik ini.

Kebobrokan ekonomi Indonesia ditandai dengan melemahnya nilai tukar Rupiah, PHK terjadi dimana mana, pendapatan dan daya beli masyarakat menurun drastis, pengangguran meningkat hingga 7,56 juta jiwa.

Di saat Pribumi banyak yg di-PHK justru Rezim Jokowi-JK telah menyiapkan KTP & lapangan pekerjaan untuk Ribuan Juta Pekerja China. Ini jelas2 Rezim yg anti rakyat dan pro terhadap Asing. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan PP.No.78 thn 2015 Tentang Pengupahan yang ternyata merugikan para pekerja buruh. Sandaran kekuatan ekonomi pemerintah adalah Hutang Luar Negeri yang nanti rakyat kembali yang harus menanggungnya.

Selain itu pembangunan infrastruktur disandarkan kepada investor asing (China) yang hanya untuk mempermudah akses mereka untuk penetrasi dan memasifkan dalam ”pengerukan” Sumber Daya Alam kita, bukan semata mata untuk rakyat di seluruh Indonesia dan semakin masifnya penggusuran lahan produktif petani.

Negara kita jelas sudah ”DIGADAIKAN” kepada asing, bahkan ”DIJUAL” karena semua kekayaannya dikuasai oleh asing. Ini jelas kebijakan yg pro investor bukan pro rakyat, tidak sesuai dengan kepemimpinan Jokowi-JK yang bernafaskan Sosialis.

Kondisi Demokrasi di Indonesia juga mengalami penurunan yang dibuktikan dengan adanya SE Kapolri SE/06/X/2015 tentang ”Hate Speech”. Ini dapat berpotensi membungkam suara Demokrasi di Indonesia tentang kebebasan berpendapat. Liberalisasi pendidikan dan kesehatan pun masih terjadi.

Dengan dipangkasnya biaya pendidikan Rp.8,5T yang tadinya Rp.45,5T menjadi Rp.37T, selain itu juga dgn adanya penutupan 243 kampus Perguruan Tinggi Swasta, ini menandakan penurunan Pendidikan di Indonesia. Detik hari ini Masyarakat sedang disuguhkan dengan kasus E KTP yang sejak 7 tahun lalu akhirnya dibongkar KPK dan menyeret nama nama besar dengan potensi kerugian Negara 2,3 Trilyun lebih, di sisi lain Subsidi Bunga Obligasi Rekap ex BLBI Rp.60T per tahun sejak diberikan Surat Keterangan Lunas tahun 2003 yang lalu lanjut terus sehingga patut diduga mengakibatkan kerugian Negara Ratusan Trilyun hinggak Ribuan Trilyun. *”Quo Vadis NKRI”*

Salam Perjuangan – *HMS02*

BAGIKAN:
SPONSORED STORIES
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top