Opini

Trump dan Nilai Amerika

2017-02-02_071913

‘Kepemimpinan tercermin dari tindakan bukan kedudukan.”
(Thomas Jefferson, The Founding Fathers Amerika Serikat)

Sejak awal berdirinya negara Amerika Serikat, para bapak bangsanya telah memilih demokrasi liberal sebagai ideologi Amerika. Demokrasi liberal sendiri berangkat dari penghargaan atas hak- hak individual dan hak dasar serta hak azasi yang melekat pada umat manusia secara kodrati sebagai pemberian Tuhan. Adapun negara mendapat delegasi dari rakyat untuk berkuasa, tidak berhak merampas hak-hak individual tersebut.

Adalah Thomas Jefferson, sang penyusun ‘Declaration of Independence’ menyusun nilai- nilai sosial tersebut sebagai ‘American Values.’ Nilai-nilai yang kemudian menjadi konsitusi ini, tentu berangkat dari pengalaman Amerikat Serikat sebagai negeri jajahan Inggris dan sejarah perbudakan yang demikian kelam. Juga ‘civil-war’ perang saudara Utara-Selatan yang demikian hebat berkecamuk karena isyu perbudakan tersebut. Amerika adalah negara yang lahir dari kancah revolusi melawan penjajahan.

Revolusi yang diawali dengan apa yang kita kenal sebagai ‘The Boston Tea Party’, sebuah gerakan protes atas kebijakan pajak Kolonial Inggris atas pedagang teh (Tea Tax Act) di kota Boston pada 10 Mei 1773 tersebut. Marthen Luther King, seorang pendeta pembela hak azasi kaum kulit hitam, pun pernah berpidato : ‘I have a dream’ bahwa Amerika akan menjadi bangsa yang pluralis, tidak memandang latar belakang etnik, agama dan warna kulit. Impian Amerika ini, walau dibayar dengan nyawa Marthin Luther King, tapi benang merahnya bisa ditelusuri kedepan ketika Jesse Jackson, juga seorang pendeta reformis, bisa menjadi kandidat Presdien Amerika dan mengantar Barrack Obama ke Gedung Putih pada akhirnya. Memang Amerika Serikat adalah sebuah negeri imigran.

Melihat kebijakan Donald Trump setelah dilantik sebagai presiden AS ke 45, sangat mengagetkan mata dunia. Ketika tema-tema kampanye Trump ternyata menjadi kenyataan dengan ditandatanganinya 3 kebijakan eksekutif Trump antara melarang masuknya imigran, terutama dari 7 negara muslim, rencana membangun tembok pembatas sepanjang 3,200 km perbatasan AS –Mexico. Hari pertama di Gedung Putih, Trump langsung memecat 80 Dubes AS.

Hampir seluruh kantor berita BBC London, Euronews, CNN dan Aljazeera, DW, dan France-24, menjadi ramai karena penolakan langsung para imigran di bandara New York dan Chicago. Perlawanan datang dari walikota New York dan Jaksa Agung serta walikota Chicago yang dengan lantang menolak kebijakan tersebut. Para pengacara Amerika pun membuka kantornya di bandara New York dan lainnya untuk melayani para pendatang yang langsung ditahan pihak imigrasi tanpa due process of law tersebut. 30 kota lebih di Amerika kini melawan kebijakan Trump Executive Order ini (Foxnews,30 Januari 2017).

Sementara negara tetangga Kanada, justeru Perdana Menteri Justin Trudeau siap menerima para imigran korban perang dengan tangan terbuka. Walaupun terjadi insiden penembakkan di Mesjid Quebec. PBB pun bereaksi menghimbau Trump untuk dapat menerima para korban perang yang mencari keselamatan dan kehidupan yang lebih baik di Amerika. Fareed Zakaria kolumnis CNN juga membahas ‘President Trump’s travel ban’ sebagai kebijakan yang didasarkan pada phobia. Anthony Romero, executive director ACLU, asosiasi lawyer AS dan Jonathan Turley, professor ilmu hukum, diwawancarai Fareed, karena mereka melakukan perlawanan hukum atas deportasi tanpa proses hukum tersebut. Walikota New York mengatakan inilah catatan hitam dalam sejarah, mirip dengan tindak pengusiran Kaum Yahudi Eropa pada 1939 oleh Jerman.

Ini holocaust kata pejabat Jaksa Agung Sally Yate, ia pun dipecat karena menolak melaksanakan perintah Gedung Putih atas travel ban ini. Bahwa tragedi besar kemanusiaan yang menelan korban 20 juta jiwa, terjadi di Eropa atas nama fasisme, nazisme dan komunisme, tak satupun diantaranya berkaitan dengan agama. Bahwa petaka kemanusiaan terbesar justeru terjadi di dunia Barat yakni dua perang dunia. Fuller menyebutnya sebagai ekstrimisme sekuler (lihat; Graham E.Fuller; Apa Jadi jadinya Dunia Tanpa Islam, Sebuah Narasi Sejarah Alternatif. Mizan.2014).

‘Protection of the nation from terrorist entry’ nama kebijakan ini, dipandang sebagai melawan konstitusi Amerika dan diskriminatif. AS sebagai sebuah negara super power, tentu saja kebijakannya sangat berdampak secara global. PM Inggris yang sementara berkunjung ke Turki pun membicarakan tentang kebijakan proteksionisme AS dengan PM Erdogan. Kata Erdogan, kini tidak jamannya lagi membangun tembok pembatas antar manusia.

Sebagai negara penganut liberal demokratik, mereka menolak kebijakan Trump karena tidak bisa menolak masuk seseorang ke negara manapun atas dasar agama dan etnik. CNN juga mewawancarai Rula Jebreal, seorang visiting professor dan analis foreign policy pada American University of Rome: “this is not about national security, but about white supremaciests”. Tindakan ini oleh para pemrotes disebut sebagai melawan konstitusi, ilegal dan pengkhianatan nyata atas apa yang disebut sebagai American Values.

Allan Lichtman, sejarawan politik Amerika pun berpendapat Trump adalah ‘unpredictable’ dalam persepsinya tentang bahaya keamanan nasional. Bahkan mantan Menteri Luar Negeri AS, Prof. Madeline Albright, bersumpah akan mendaftar sebagai Muslim apabila Presiden Trump mendaftar setiap warga muslim di negara itu. Madeline seorang katolik dan imigran Yahudi Ceko.

Demikian hal dengan artist Mayim Bialik menyatakan dukungan kepada Madeline Albright. “Saya Yahudi dan siap mendaftar sebagai muslim sebagai bukti solidaritas’ kata Mayim. Mungkin mereka menyadari bahwa Amerika terbentuk sebagai ‘the melting pot’ karena pemilik sebenarnya benua ini adalah warga Indian, Maya dan Aztec.

Setelah ditemukan Christopher Colombus, 1492, benua baru ini didatangi imigran Eropa yang menghindari tekanan atas nama agama dan politik di Eropa. Donald Trump juga adalah imigran Jerman dan isterinya yang Eropa Timur. Negara ini jelas dibangun melalui para imigran. Hingga 1960an, aktifis seperti Marthin Luther King dan Jesse Jackson memperjuangkan hak-hak kulit hitam Amerika yang oleh John.F.Kennedy dihapus politik segregasi sosial saat menjabat sebagai Presiden AS. Kennedy adalah fenomenal karena kemenangannya sekaligus menghapus isyu WASP (Whita Anglo Saxon, Protestant). Karena Kennedy berlatar belakang Katolik.

Para jaksa dan hakim Amerika pun akhirnya memblokade Nota Eksekutif Trump, khususnya mengenai ‘immigration ban’ tersebut. Karena sebagian mereka menganggap kebijakan ini sebagai ‘muslims ban.’ Amerika juga turut menandatangani Konvensi Jenewa dimana setiap negara memiliki obligasi untuk menerima pengungsi korban perang dari manapun.

Padahal bapak bangsa Amerika, Thomas Jefferson, dalam menyusun Declaration of Independence, juga Konstitusi Virginia, ternyata juga menggunakan Al-Qur’an sebagai rujukannya. Jefferson memiliki sebuah Al-Qur’an tua yang penuh dengan coretan tangannya, dan masih tersimpan pada National Library of Congress hingga hari ini. Gagasan tentang nilai Amerika yang menjadi konstitusi seperti: semua manusia terlahir sama dan memiliki kebebasan atas kepercayaannya masing- masing, dikutip Jefferson menjadi prinsip ‘freedom of religion’ (azas kebebasan beragama). Jefferson mencantumkan prinsip ‘men are born free and equal.’ Jefferson juga adalah pendiri Universitas Virginia, selain president AS ke 3. Ia berusia 22 tahun saat membeli Al-Qur’an pada 1765 saat masih belajar sebagai mahasiswa hukum di Williamsburg, Virginia. Al-Qur’an ini terjemahan George Sale.

Jefferson muda juga dipengaruhi oleh filsuf John Locke dalam tulisannya : “A Letter Concerning Tolerance” (1689) sebagai dasar bagi hak-hak sipil warga negara. Jefferson pun menyusun konstitusi yang terkenal tentang, ‘The Statute of Virginia Religious Freedom’ (Statuta Virginia untuk Kebebasan Beragama) yang tetap berlaku hingga hari ini sebagai nilai- nilai Amerika, termasuk prinsip tiada paksaan dalam beragama, no compulsion in religion (lihat: Denise A.Spellberg; Thomas Jefferson’s Qur’an; Islam and The Founders). Al-Qur’an milik Jefferson ini, masih terlihat tanda tangan Jefferson pada halaman awalnya. Bahkan Jefferson juga sempat mendalami bahasa Arab dengan belajar grammar Arab. Ia memiliki dua buku panduan bahasa Arab sekedar untuk bisa memahami Al-Qur’an dari sumbernya secara langsung.

Sebagai bangsa besar, Amerika kemudian memiliki para presiden yang konsisten dengan nilai-nilai egalitarian sebagaimana legacy Jefferson. Sebutlah Abraham Lincoln yang anti perbudakan, John F. Kennedy yang mengakhiri politik segregasi ras, walaupun mereka membayar dengan nyawanya. Kennedy sendiri memenangkan pemilu Amerika Serikat yang selama ini dianggap hanya didominasi oleh para kandidat berlatar belakang WASP (White, Anglo Saxon and Protestant). Karena Kennedy sendiri berlatar belakang Katolik. Jalan yang diperjuangkan Kennedy ini membuka pintu bagi tokoh kulit hitam seperti pendeta Jesse Jackson untuk menjadi kandidat Presiden pada 1984, dan Barrack Obama merealisasi cita-cita tersebut menjadi kenyataan politik dua periode menjadi orang nomor satu Amerika Serikat.

Adapun kebijakan Trump, yang juga membangun tembok pembatas, ternyata ditolak oleh Mexico atas pembiayaan yang dibebankan kepada pihak mereka. Pengungsi Kuba yang selama 50 tahun menikmati privilege masuk ke wilayah Amerika, sekarangpun berakhir. Euronews memetakan 7 negara yang kena kebijakan Trump karena Trump tidak memiliki kepentingan bisnis pada negara tersebut. Memang Trump adalah presiden yang pertama kali inagurasinya diwarnai protes warga sipil Amerika demikian meluas. Bahkan Inggris sementara menyusun petisi agar PM.Theresa May tidak mengundang Donald Trump mengunjungi London.

Terhadap Asia Pasifik, hanya 3 hari Trump di Gedung Putih, Amerika pun menyatakan resmi keluar dari Trans Pacific Partnership (TPP), sebuah skenario kerja sama ekonomi regional 12 negara yang di gagas oleh presiden Barrack Obama. Reaksi keras lain adalah media massa pun dianggap sebagai kelompok oposisi oleh Trump, karena perlawanan mereka terhadap kebijakan yang dianggap berkhianat terhadap nilai- nilai Amerika ini (lihat:Fox News Channel, 29 Januari 2017). Hamid Khaleed Dharwis, seorang penerjemah pasukan Amerika selama perang Irak, pun ditahan imigrasi di bandara JFK, New York. Veteran perang ini pun kena dampak kebijakan Trump.

Kita tahu bahwa pers Amerika pernah mencapai puncaknya dalam skandal Watergate (1072-1974) yang meruntuhkan Presiden Richard M.Nixon dari Gedung Putih. Dua wartawan muda The Washington Post itu menjadi icon perlawanan atas skandal konspirasi politik tingkat tinggi. Demikian juga banyak pendapat mengatakan pers-lah yang sesungguhnya mengakhiri Perang Vietnam pada 1975 berdasarkan Perjanjian Paris,1973. Pers Amerika adalah benar the opinion leader. John F. Kennedy pernah berkata ‘lebih baik negara tanpa pemerintahan daripada negara tanpa pers.’

Kita mungkin hanya bisa menunggu kebijakan ini, yang diperuntukkan 120 hari sejak Trump menduduki Gedung Putih, akan berujung kemana. Masih konsistenkan Amerika sebagai pelopor demokrasi liberal, dengan nilai Amerika sebagaimana dirancang oleh bapak bangsa Thomas Jefferson ? Bukankah Francis Fukuyama menyatakan dalam dialektika pertarungan ideologi dunia, sejarah telah berakhir dan dimenangkan demokrasi liberal. Karena komunisme hanya mampu bertahan 70 tahun dan runtuh.

Jauh sebelumnya cendikiawan Perancis Alexis de’Tocqueville dalam menulis demokrasi di Amerika, mencatat dilema demokrasi antara liberty (kebebasan) dan equality (persamaan). Dan Amerika memilih mendahulukan liberty (lihat : Alexis de’Tocqueville; Democracy in America. University of Chicago Press,1992). Bukankah Patung Liberty masih tegak berdiri di Manhattan, pulau yang ditukar Inggris dan Belanda dengan Pulau Run, di Maluku berdasarkan Perjanjian Breda (1667). Bahwa ada aroma cengkih dan pala Maluku juga menyebar hingga Distrik Manhattan, New York (lihat: Giles Milton : Pulau Run, Magnet Rempah-rempah Nusantara yang Ditukar dengan Manhattan, 2015).

Adapun nasionalisme dan proteksionisme yang semakin memperkuat politik identitas dewasa ini di Indonesia, perlu sekali mencermati perkembangan aktual Amerika Serikat. Karena sebagai negara adidaya, kebijakannya akan berimplikasi luas pada seantero dunia. Perimbangan kekuatan di Asia-Pasifik akan turut berubah jika Amerika menarik diri dari kawasan ini. Indonesia sebagai negara rim of Pacific, harus pula menghitung kehadiran China sebagai kekuatan ekonomi-militer baru di Pasifik. Karena Amerika juga selama ini menjadi ‘faktor deterence’ bagi stabilitas regional Pasifik.

Bukankah Douglas MacArthur pernah menetap di Morotai, Biak hingga Jayapura sejak pendaratannya pada 1944 di Tanjung Dehegila, sebagai bagian dari strategi ‘frog-leap’nya (lompat katak) untuk menguasai Pasifik ? Dan jejaknya hingga kini masih tersisa dalam benak memori kita. Juga kontribusi J.F. Kennedy atas New York Agreement,1962, untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Sebelumnya, AS juga pernah menyediakan geladak kapal perangnya USS. Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta pada 1947, sebagai pos perundingan damai militer Indonesia dan Belanda pada saat perang kemerdekaan Indonesia.

Amerika Serikat juga pernah bermain api ketika mensuport peristiwa PRRI/Permesta (1957-1958), ketika melihat Bung Karno semakin dekat dengan China dan Uni Soviet. Tertembaknya pilot Allan Lawrence Pope di Kepulauan Maluku oleh pasukan TNI menjadi catatan tersendiri. Doktrin geostrategi ‘rimland’ dan ‘heartland’ McKinder dan Nicholas Spykman mungkin tidak berlaku lagi dimata Trump, doktrin tersebut hanya berlaku pada era perang dingin. Tesis Kishore Mahbubani, menggambarkan bahwa dunia akan bergerak pada ‘one logic’ dimana akan terjadi konvergensi global karena kesadaran interdependensi umat manusia kembali menjadi tanda tanya. Proteksionisme ala Trump seakan membalik tesis ini.

Jelas semboyan kampanye Trump ‘make America great again’ menjadi alasan utama selain isyu terorisme dan drug and human trafficking, sementara dilakukan Trump tanpa keraguan. Walaupun Silicon Valley, Starbuck Coffee, juga pihak perguruan tinggi di berbagai penjuru Amerika menyatakan perlawanan.

Trump sementara mengasah logika kita untuk waspada dan belajar lagi. Fenomena perubahan global seperti apa yang tengah dipamerkan Paman Sam, tetap saja menjadi isyu utama yang dibencangkan pada setiap sudut dunia. Kita bagaikan sedang membenarkan isi novel George Orwell, penulis Animal Farm dan 1984.’In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act, kata Orwell.

Jakarta, 30 Januari 2017.

Penulis: Syaiful Bahri Ruray

BAGIKAN:
SPONSORED STORIES
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

To Top